Kamis, 23 Juni 2011


PEMERINTAH MALUKU DAN DPRD GAGAL LINDUNGI HAK ANAK

Ambon, 23 Juni 2011
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Komnas Ham Provinsi Maluku menilai Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota di Maluku gagal menjalankan program perlindungan anak.

Ketua Komnas Ham Maluku Ot Lawalatta menegaskan berdasar hasil pendataan BPS Maluku ditemukan adanya 20 ribu lebih anak anak di Provinsi Maluku berusia 17 tahun ke bawah dipekerjakan sebagai tenaga kerja. Dengan data tersebut menurut Lawalat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota gagal melaksankan program perlindungan anak.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menegakan hak hak anak, hal itu diatur dalam undang undang nomor 39 tahun 1999 pada pasal 71. Dalam undang undang 39 terdapat 10 hak anak yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi, fakta di Provinsi Maluku angka anak dibawh umur 17 tahun terlibat sebagai pekerja buruh bangunan, penjual asongan, penyelam mutiara, pekerja kebun, Pramuria, Pramusaji bahkan sebagaian besar dari mereka putus sekolah.

Fakta ini menjadi fakta kegagalan pemerintah daerah Maluku gagal melindungi hak- hak anak. 

Kegagalan juga ditunjukan oleh DPRD Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, umumnnya DPRD di Maluku belum mengeluarkan produk Perda perlindungan anak di bawah umur, ketidak seriusan pemerintah dan dan DPRD Maluku ditunjukan  melalui sejumlah rapat pembahasan tentang perlindungan anak yang digelar oleh LSM  baik lokal Nasional bahkan International, umumnya tidak dihadiri oleh Gubernur, Bupati Walikota dan DPRD. Mereka memberikan perwakilan kepala Dinas maupun Asisten untuk menghadiri pertemuan yang digelar. ( DMS FM) 

Rabu, 08 Juni 2011

Manise News 1


BUMD-BUMD Maluku Hanya Parasit Yang Membebani Uang Rakyat

Ambon, 08 Juni 2011
Berbagai jenis usaha kegiatan dalam lingkup BUMD Maluku, sejauh ini tak mampu mandiri apalagi turut  memberikan sumbangsih bagi daerah yang kiranya dapat di nikmati oleh Masyarakat Maluku.

Ketua komisi B DPRD Maluku Melkians Frans mengatakan, Selama ini badan usaha milik daerah yang ada tidak mampu memberikan kontribusi yang pasti dan nyata, di mana semuanya senantiasa mengalami kerugian dari waktu ke waktu, hingga harus terus menerus di subsidi oleh pemerintah daerah.

Melkias Frans mengatakan, kondisi BUMD yang senantiasa terkesan merengek ini, hanya menguras APBD yang pada dasarnya merupakan uang rakyat dan bila keadaan ini tidak berubah sebaiknya anggaran bagi BUMD sebaiknya di amputasi dalam anggaran 2012.

Melkias mengatakan, kinerja BUMD tidak akan pernah baik seperti apa yang di harapkan khalayak banyak, mengingat para pemimpin BUMD-BUMD yang ada bukanlah merupakan sosok menejerial yang handal, tetapi para politisi.

Menurut Melkias, dari pada anggaran yang besar ini hanya untuk hal-hal yang bersifat mubasir, lebih baik di peruntukan bagi masyarakat dalam berbagai program masyarakat dalam bidang-bidang potensial. ( DMS FM )

Selasa, 07 Juni 2011

HOT NEWS


DPRD Maluku Mempertanyakan Sejumlah Anggaran Yang Tidak Jelas Penggunaannya

Lontaran pertanyaan anggota DPRD menghujani Eksekutif guna meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran pada beberapa SKPD yang tidak tertuang dalam LKPJ Gubernur secara rinci

Saadiah Uluputy, Anggota DPRD Maluku mempertanyakan hal ini dalam rapat DPRD-PEMPROV, Guna memintai keterangan pada sejumlah SKPD yang penggunaan Anggarannya tidak jelas

Menurut Saadiah, anggaran-anggaran tersebut jumlahnya sangatlah besar, namun tidak jelas penggunaannya diantaranya, 6 milyar lebih anggaran pada dinas pendidikan yang memuat 14 item, selain itu program multi media pada Diknas yang di alokasikan 2 miliar rupiah, di laporkan penggunaannya hanya 8 ratus juta lebih, Sementara selebihnya tidak di sampaikan.

Menurut dia, Realisasi Anggaran 5 Milyar rupiah bagi Jamkesda juga tidak di ketahui pasti oleh DPRD, Padahal anggaran tersebut di peruntukkan bagi Masyarakat miskin.( DMS FM )