Selasa, 20 Desember 2011


Polda Maluku sita ratusan senjata dan bom rakitan, konflik Porto dan Haria

Polda Maluku sita ratusan senjata api dan bom konflik Negeri Porto dan Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah. Kapolda Maluku Syarief Gunawan mengatakan, hasil sitaan maupun penyerahan senjata secara langsung dari warga kedua Negeri yaitu Porto dan Haria, ditemukan 61 bom rakitan, 45 senjata api rakitan, laras panjang. 7 pistol rakitan, 4 senapan angin,  267 anak panah,  281 butir amunisi campuran, 297 panah wayar, 8 katapel besar untuk pelontar bom, 18 katapel kecil, dan 469 buah busur panah. Semua hasil sitaan kini telah diamankan di Polres pulau Ambon dan pulau-pulau Lease.

Gunawan menambahkan, Polisi juga mengagalkan pengiriman ratusan amunisi peluru dari berbagai jenis oleh salah satu pelaku dari kota Ambon ke Saparua. pelaku telah berhasil ditangkap Polisi dan diamankan di Polres pulau Ambon dan pulau-pulau Lease untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hukum. Sementara ratusan butir peluru yang akan dikirimkan ke Porto dan Haria telah ditemukan Polisi dalam laut. Sebelumnnya amunisi yang akan dikirim, dibuang oleh pelaku kedalam laut saat Polisi melakukan penangkapan.

Hasil sitaan senjata api rakitan, bom dan lainnya akan dimusnahkan dalam operasi lilin Siwalima dalam waktu dekat ini. Gunawan menambahkan, keamanan kedua negeri saat ini telah membaik, dan telah dilakukan kesepakatan berdamai oleh tokoh masyarakat kedua negeri yang bertikai.(DMS FM)

Raja Batu Merah minta warga kota Ambon tidak jadikan kasus kriminal ke kasus Agama

Raja negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau. Awad Ternate meminta warga kota Ambon tidak mengiring kasus kriminal ke kasus agama. Menurut Ternate, fakta yang terjadi di kota Ambon saat ini ketika kasus kriminal maupun Laka Lantas yang didalamnya terdapat pelaku maupun korban yang berasal dari dua komunitas agama Islam dan Kristen langsung diarahkan masalah agama. Sikap seperti ini menurut Ternate, sangat sulit terciptanya kedamaian antar umat beragama dan antar warga kota Ambon.

Ternate menambahkan, solusi yang harus dilakukan oleh warga kota Ambon dalam menyikapi kasus kriminal maupun Laka Lantas yang terjadi di kota Ambon, yaitu tidak mengarahkan kasus yang terjadi ke kasus agama dan menyebutkan oknum maupun pelaku dengan tidak mengsertakan agama yang dianutnya.

Langkah lain yang harus dilakukan yaitu memberikan proses hukum sepenuhnya ke aparat Kepolisian, bukan sebaliknya massa pada TKP main hakim sendiri. Ternate juga meminta aparat Kepolisian tegas dalam mengambil tindakan proses hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak kriminal.(DMS FM)    

Minggu, 18 Desember 2011


Gubernur Maluku kembali ajak warga Maluku tetap berdamai

Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu kembali mengajak warga Maluku khususnya kota Ambon tetap pertahankan perdamaian dan kedamaian serta rasa persaudaran sesama warga Maluku. Menurut Ralahalu, beberapa kejadian bentrokan yang terjadi beberapa pekan terakhir ini di kota Ambon menjadi bagian dari ujian ketahanan mental warga Maluku. Olehnya warga Maluku khususnya kota Ambon diminta tidak mudah terprovokasi akibatnya masalah kecil dapat meluas menjadi masalah besar.

Ralahalu meminta kedamaian masyarakat Maluku yang telah terbina selama ini tetap dipertahankan dan dikembangkan sebagai bentuk persatuan masyarakat Maluku. Provokator adalah orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian antar sesama warga Maluku. Pelaku pembuat provokasi menjadi musuh bersama aparat keamanan dan rakyat Maluku yang mempertahankan kedamaian.

Ralahalu menambahkan meskipun upaya keras dari pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi Maluku untuk menciptakan pembangunan diberbagai aspek pembangunan, namun tanpa didukung dengan suasana Maluku yang aman damai pada akhirnya menjadi mubazir. Gubernur Maluku, Ralahalu meminta warga Maluku khususnya kota Ambon tetap pertahankan kedamaian.(DMS FM)

DPRD kota Ambon pertanyakan kinerja Polisi

DPRD kota Ambon meragukan kinerja aparat Polres pulau Ambon dan pulau-pulau Lease dan Polda Maluku. Ayub Leasa, salah satu anggota DPRD kota Ambon dari daerah pemilihan kecamatan Nusaniwe mengatakan beberapa kasus kriminal yang berakhir dengan terjadinya bentrokan antar warga kota Ambon seharusnya mampu diatasi oleh aparat Kepolisian maupun TNI.

Secara khusus Kepolisian yang saat ini mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengatasi berbagai kasus yang terjadi di kota Ambon, seharusnya mampu menunjukan kinerjanya dengan mengungkap orang-orang yang membuat provokasi warga sehingga kasus kriminal berakhir dengan kasus bentrokan antar warga kota Ambon.

Dia juga mengatakan dari berbagai kasus kriminal yang terjadi, Polisi tidak mampu mengungkap pelaku tindak kriminal dalam beberapa kasus. Menurutnya, kinerja Kepolisian yang tidak mampu mengungkap pelaku-pelaku tindak kriminal, membuka ruang bagi provokator untuk memainkan perannya menghasut warga kota Ambon.

Leasa menambahkan sebagai wakil rakyat, dirinya menanti komitmen Polisi yang mengatakan akan melakukan proses penyelidikan pelaku kriminal baik dari kasus Lakalantas Gunung Nona hingga kasus penganiayaan berat terhadap sopir angkot Kudamati hingga tewas pada beberapa hari yang lalu.

Khusus bagi warga kota Ambon, Leasa meminta warga tetap pertahankan tali persaudaraan yang telah terbina secara baik selama ini. Sejumlah kasus yang terjadi, terindikasi adanya keterlibatn oknum-oknum tertentu yang mencoba membuat berbagai propaganda dengan tujuan terjadi konflik kembali di kota Ambon dan Maluku pada umumnya.(DMS FM)

Korban bentrokan antar warga 11 September  kekurangan anggaran membangun rumah

Korban rumah rusak total akibat bentrokan antar warga kota Ambon 11 September 2011 mengeluh kekurangan anggaran untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak total. Rusly ketua RT.01 kelurahan Wainitu, kecamatan Nusaniwe mengatakan. Pembangunan rumah warganya yang menjadi korban bentrokan 11 Sptember kini telah mencapai 50 persen, bagi korban rumah rusak ringan dan berat.

Sementara korban rumah rusak total masih mengalami kendala kekurangan anggaran, pasalnya menurut ketua posko penanganan pengungsi kota Ambon, anggaran susulan belum dicairkan dari pemerintah pusat.

Hal yang sama dibenarkan oleh Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff. Menurut Assagaff hingga saat ini bantuan anggaran pengungsi yang telah dijanjikan dari Kementerian Perumahan Rakyat sebesar lebih dari Rp.2 milyar dan Menkokesra sebesar lebih dari Rp.3 milyar belum masuk ke kas daerah.

Assagaff menambahkan dirinya akan melakukan koordinasi kembali dengan kedua Menteri dan meminta secepatnya anggaran pengungsi dicairkan karena target pemerintah provinsi Maluku, pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bentrokan antar warga kota Ambon pada 11 September 2011 akan selesai diakhir Desember 2011.(DMS FM)