Kamis, 26 Januari 2012


Konflik Ulath –Siri Sori Amalatu, dua warga tertembak

Akibat konflik antar warga negeri Ulath dengan warga negeri Siri-Sori Amalatu, kecamatan Saparua, kabupaten Maluku Tengah, dua orang terkena tembakan peluru senjata api. Wakapolda Maluku, Heru Prastowo mengatakan kedua korban ditembak dengan senjata api dari arah hutan sekitar kedua negeri yang bertikai. Hingga saat ini belum diketahui identitas pelaku penembakan terhadap kedua korban tersebut. Hingga saat ini Polisi juga belum mengetahui identitas kedua korban.

Sementara terkait pelaku pembacokan terhadap Alence Yohanis, anggota Polsek Saparua, Prastowo mengaku kini masih buron. Pelaku diketahui telah melarikan diri kehutan dengan menggunakan senjata tajam dan diduga membawa senjata api. Anggota Kepolisian dibantu masyarakat kini sedang melakukan pencarian terhadap pelaku, mereka menyisir hutan sekitar kedua negeri.

Jumlah personil Polisi yang telah diturunkan untuk melakukan pengamanan di Ulath dan Siri-Sori Amalatu sebanyak 1 peleton Brimob Polda Maluku, 1 peleton Shabara perintis dari Polres pulau Ambon dan pulau-pulau Lease ditambah anggota Polsek Saparua.

Kondisi keamanan kedua negeri saat ini sudah dapat dikendalikan oleh aparat keamanan namun kondisi ini menurut Prastowo, belum stabil akibat adanya warga yang tertembak. Untuk mengantisipasi terjadi konflik lanjutan anggota Polisi yang telah diturunkan melakukan penyekatan dan belum dibuka komunikasi antar warga kedua negeri secara langsung.

Bentrokan antar warga Ulath dengan warga Siri-Sori Amalatu dipicu oleh adanya tindakan kekerasan berat berupa pembacokan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh salah satu warga dusun Wainahia negeri -Sori Amalatu terhadap Alence Yohanis, anggota Polsek Saparua yang berasal dari negeri Ulath. Akibat bacokan korban mengalami luka sobekan di bagian punggung tangan kiri. Melihat kejadian tersebut keluarga korban tidak menerima dan langsung melakukan penyerangan ke negeri Siro-Sori Amalatu namun dihalangi Polisi. (DMS FM)

Rabu, 25 Januari 2012


Warga negeri Ulath dan Siri-Sori Amalatu bentrok

Bentrokan antar warga kembali terjadi di kecamatan Saparua, kabupaten Maluku Tengah yakni warga negeri Ulath dengan warga negeri Siri-Sori Amalatu. Bentrokan dipicu oleh adanya tindakan kekerasan berat berupa pembacokan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh salah satu warga dusun Wainahia negeri Siri-Sori Amalatu terhadap Alence Yohanis anggota Polsek Saparua yang berasal dari negeri Ulath.

Akibat bacokan korban mengalami luka sobekan di bagian punggung tangan kiri. Melihat kejadian tersebut keluarga korban tidak menerima dan langsung melakukan penyerangan ke negeri Siri-Sori Amalatu namun dihalangi Polisi.

Kapolres pulau Ambon dan pulau pulau, Suharwiyono mengatakan saat ini korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon untuk dilakukan pengobatan. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan yang lebih luas, dirinya telah menurunkan 45 anggota Polres pulau Ambon dan pulau-pulau Lease untuk mengamankan warga yang bertikai.

Suharwiyon meminta warga Siri-Sori Amalatu dan warga Ulath untuk menghentikan pertikaian dan menyerahkan masalah tersebut ke pihak Kepolisian untuk menangani secara hukum, pasalnya yang terjadi adalah kasus kriminal maka yang bertanggung jawab adalah oknum pelaku yang melakukan tindakan kriminal. Dia juga meminta tokoh pemerintahan desa bersama masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku untuk melaporkan atau menyerahkan pelaku ke aparat Kepolisian karena pelaku saat ini telah melarikan diri.

Sumber informasi lain yang diperoleh dari Jhon Patisahusiwa, ketua Latupati atau kepala persekutuan hukum adat negeri-negeri di Saparua, diketahui sekitar tiga rumah warga Siri-Sori Amalatu telah dibakar massa dari Ulath, sementara korban tewas dan luka-luka belum diketahui jumlahnya. (DMS FM)

Jumat, 20 Januari 2012


Mantan ketua Komnas HAM nilai Gubernur mencoba gelapkan dana pengungsi Maluku

Mantan ketua Komnas HAM perwakilan Maluku, Ot Lawalata menilai Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mencoba menghilangkan sisa anggaran pengungsi Maluku tahun 1999. Menurut Lawalata, saat menjabat sebagai ketua Komnas HAM perwakilan Maluku dirinya telah menyerahkan seluruh data sisa pengungsi Maluku tahun 1999 dan tercatat sekitar 3000 KK yang belum pernah menerima hak-hak mereka.

Data tersebut sesuai dengan data sisa pengungsi Maluku yang dikirimkan Pemprov Maluku ke pemerintah pusat. Ironisnya keseluruhan anggaran sisa pengungsi telah dicairkan oleh pemerintah pusat ke Pemprov Maluku namun sebaliknya sisa anggaran senilai kurang lebih Rp.13 Milyar tersebut tidak dicairkan ke pengungsi Maluku. Atas temuan itu, Komnas perwakilan Maluku telah melaporkan ke Gubernur Maluku untuk segera direalisasikan sisa anggaran pengungsi Maluku namun Gubernur sebaliknya mengelak tidak ada sisa pengungsi Maluku tahun 1999 yang belum tertangani oleh pemerintah.

Pernyataan Gubernur Maluku mendapat sorotan dari pengungsi yang belum menerima haknya dan Gubernur Maluku kembali mengeluarkan kebijakan dibentuk tim verifikasi sisa pengungsi. Tim yang dibentuk sebaliknya tidak bekerja sesuai dengan SK Gubernur dan Gubernur Maluku ikut memilih diam. Padahal seharusnya Gubernur Maluku menegaskan bawahannya yang terlibat dalam tim tersebut untuk mempercepat proses verifikasi dan melakukan realisasi bagi pengungsi yang belum menerima hak-haknya.

Lawalata menambahkan sikap Gubernur Maluku yang tidak tegas memperhatikan penyelesaian hak-hak sisa pengungsi Maluku tahun 1999 terindikasi Gubernur mencoba menghilangkan hak-hak pengungsi. Menurut Lawalat, kasus ini akan dilaporkannya ke badan khusus international yang menangani hak-hak pengungsi dan melalui badan tersebut mengintervensi pemerintah RI karena kasus ini adalah pelanggaran HAM. Selain itu dirinya akan bersama dengan tim koalisi pengungsi Maluku akan melakukan pra peradilan pemerintah Provinsi Maluku karena dinilai tidak menjalankan program pemerintah pusat khususnya penanganan sisa pengungsi tahun 1999. (DMS FM)

Ratusan pengungsi 1999 desak Gubernur realisasi hak mereka

Ratusan kepala keluarga pengungsi Maluku tahun 1999 melakukan aksi demo di kantor Gubernur Maluku. Piet Patiwalapia, ketua koalisi pengungsi Maluku tahun 1999 mengatakan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu tidak komitmen menuntaskan masalah pengungsi Maluku tahun 1999 khususnya bagi kurang lebih 3.000 KK sisa pengungsi Maluku 1999 yang belum mendapatkan hak-haknya dari pemerintah. Kurang lebih 3.000 KK pengungsi tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota di provinsi Maluku.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh koalisi pengungsi Maluku, dana pengungsi Maluku untuk 13.000 KK telah dicairkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2007-2008 lalu, namun anggaran tersebut tidak direalisasikan seluruhnya ke pengungsi. Dana sisa sekitar Rp.13 Milyar diendapkan di kas daerah Maluku, padahal dana tersebut seharusnya dibagikan ke kurang lebih 3000 KK pengungsi Maluku yang belum mendapatkan hak-haknya.

Ratusan KK pengungsi Maluku ini mendesak Gubernur Maluku segera realisasi hak-hak mereka. Mereka mengancam jika Gubernur Maluku tidak merealisasikan hak-hak mereka, maka para pengungsi akan melakukan aksi demo kembali dengan menduduki kantor Gubernur Maluku. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi demo pada saat pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang ke-24 di kota Ambon pada Juni nanti. Aksi pendemo tersebut diterima oleh Ibrahim Uluputty, Kakesbangpol dan Linmas Setda Maluku. Menurut Uluputy, tuntutan pengungsi akan dilaporkan ke Gubernur Maluku.(DMS FM)

Rabu, 18 Januari 2012


Puluhan orang dari Sekber aksi demo di DPRD Maluku

Puluhan orang yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Maluku, KOMNAS HAM RI Perwakilan Maluku, Sekber Pencinta Alam Maluku, Yayasan Baleo,Humanum, OELC IAIN Ambon, Lembaga Antar Iman, ITDM, Darmapala, Antegpala, Mahipala, Mastiapala, GEMMPA, Patra, Sinpati, KPA Leastari, FPPI 
PK Ambon, Kapata, Paunusa dan Elang Rimba Maluku melakukan aksi demo di Gedung DPRD Provinsi Maluku.

Yanes Balubun koordinator pendemo kepada DPRD Maluku menyampaikan sejumlah tuntutan utama mereka antara lain mendesak pemerintah pusat yaitu DPR RI dan Eksekutif untuk menetapkan Undang-Undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2012. Mendesak pemerintah pusat untuk segera merevisi berbagai kebijakan nasional yang tidak memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang termuat dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Konservasi SDA dan lainnya. Mendesak Mabes Polri untuk segera mengusust tuntas kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak atas sumber daya alam yang mereka miliki.

Selain mengajukan tuntutan ke pemerintah pusat, pendemo juga mengajukan tuntutan mereka ke pemerintah daerah diantaranya mendesak pemerintah kabupaten/kota dan provinsi Maluku mencabut dan menghentikan seluruh jenis ijin pengelolaan hutan di kepulauan Maluku dengan mempertimbangkan kondisi Maluku sebagai daerah gugusan pulau-pulau. Menghentikan perluasan perkebunan sawit dan sejenisnya dan menghentikan pemberian ijin perkebunan di dalam wilayah masyarakat adat. Mendesak pemerintah daerah Maluku segera menghentikan konflik-konflik sengketa tanah adat antara masyarakat adat dengan TNI.

Tuntutan pendemo diterima oleh Wakil Ketua DPRD provinsi Maluku, Lucky Watimury bersama sejumlah anggota DPRD Maluku. Watimury berjanji akan melanjutkan tuntutan pendemo ke pemerintah pusat sementara tuntutan khusus bagi pemerintah daerah Maluku, DPRD Maluku akan mengundang Gubernur Maluku untuk membahas hal tersebut.(DMS FM)

Dipastikan lebih dari 4.000 orang hadiri MTQ di Ambon

Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff memastikan lebih dari 4.000 orang peserta atau Kafillah dan undangan lainnya akan hadir di kota Ambon pada Juni 2012 ini untuk mengikuti MTQ tingkat nasional ke-24 di kota Ambon. Kepastian lebih 4.000 orang peserta dan undangan akan hadir melalui rapat Kakanwil Departemen Agama dan ketua-ketua LPTQ se-Indonesia yang membahas persiapan MTQ nasional ke-24 di kota Ambon. Rapat berlangsung pada Selasa pagi di kantor Gubernur Maluku dan dipimpin oleh Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff.

Berdasar laporan dari seluruh Kakanwil Agama dan ketua LPTQ se-Indonesia tercatat utusan masing-masing provinsi yang akan hadir sebanyak 90 hingga 280 orang. Jumlah yang ada melebihi dari ketentuan Menteri Agama yang telah menetapkan peserta MTQ maksimal 60 orang.

Menurut Assagaff jumlah tamu yang akan hadir tidak sebanding dengan ketersediaan penginapan dan hotel yang ada di kota Ambon. Untuk mengantisipasinya pemerintah provinsi Maluku akan melakukan koordnasi dengan PT. Pelni untuk menyiapkan dua Armada kapal Pelni yang akan digunakan sebagai hotel terapung.

Sementara terkait penataan lalu lintas kota Ambon pada saat MTQ berlangsung menurut Assagaff dirinya akan melakukan koordinasi dengan Walikota Ambon untuk diberlakukan dua sistim operasional Angkot yaitu sift A dan B. sift A bagi angkot berplat nomor ganjil dan sift B bagi angkot berplat nomor genap. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari terjadi kemacetan yang dapat menghalangi pesertya MTQ mengikuti lomba, pasalnya tempat pelaksanaan MTQ berada pada beberapa titik di kota Ambon.(DMS FM)