Jumat, 30 Maret 2012


Ribuan mahasiswa dari berbagai OKP dan BEM blokir bundaran gong perdamaian Ambon

Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai OKP dan BEM di kota Ambon diantaranya LMND, HMI, BEM STAIN Ambon dan lainnya melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM yang direncanakan oleh President SBY, pada 1 April 2012. Aksi ribuan mahasiswa ini dilakukan dengan memblokir lokasi bundaran Gong Perdamaian Ambon dari pukul 09.30 WIT hingga sore hari. Aksi pemblokiran bundaran Gong Perdamaian Ambon diwarnai dengan aksi pembakaran ban mobil sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan SBY.

Mahasiswa mendesak Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Boediono segera mundur dari jabatannya karena dinilai gagal memimpin rakyat Indonesia, akibatnya terjadi kemerosotan ekonomi yang berimbas dikeluarkan kebijakan menaikan harga BBM yang direncanakan pada 1 April 2012.

Akibat pemblokiran bundaran Gong Perdamaian Ambon oleh mahasiswa, jalur lalu lintas pada Jalan A.Y Patty, Jalan Sultan Hairun tidak difungsikan dan dialihkan ke sejumlah jalan lain untuk memperlancar arus lalu lintas di pusat kota Ambon. DMS

Kamis, 15 Maret 2012


KOMNAS HAM tolak pemberlakuan tembak di tempat bagi warga Porto dan Haria

Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) Maluku menolak pemberlakuan tembak ditempat bagi warga Porto dan Haria, kecamatan Saparua, kabupaten Maluku Tengah sesuai instruksi Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu. Ketua Komnas HAM Maluku, Emy Tahapary mengatakan pemerintah provinsi Maluku bersama dengan aparat keamanan TNI/Polri diminta untuk mencari solusi lain yang tepat diambil dalam upaya perdamaian kedua pihak yang berkonflik selama ini.

Instruksi tembak ditempat merupakan kebijakan tertinggi mengatasi situasi keamanan yang dikategorikan sangat emergency dan kebijakan tersebut diberlakukan harus melalui beberapa tahapan diantaranya status darurat sipil, hingga status darurat militer. status ini belum layak diberikan bagi warga negeri Porto dan Haria. Dia juga menambahkan sangat mengkwatirkan instruksi tembak ditempat membuka ruang terjadinya pelanggaran HAM secara besar-besaran terhadap warga Porto dan Haria.

Tahapary meminta aparat keamanan TNI Polri yang bertugas di negeri Porto dan Haria mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan konflik antar warga kedua negeri guna menghindari terjadi pelanggaran HAM. DMS

Jumat, 09 Maret 2012


Gubernur Maluku intsruksi tembak ditempat atasi konflik Porto dan Haria

Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu keluarkan instruksi tembak ditempat bagi pelaku konflik antar warga Porto dan Haria, kecamatan Saparua, kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan instruksi tersebut TNI/Polri siap memberlakukan tembak ditempat terhadap pelaku konflik antar warga Porto dan Haria. Pangdam XVI Pattimura, Suharsono menyatakan berdasarkan instruksi Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu maka TNI siap mengamankan instruksi tersebut.

Sebelum dilaksanakan tembak ditempat TNI akan melakukan pendekatan persuasive. Bila persuasif tidak diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik maka tembak ditempat akan dilaksanakan oleh TNI dan dirinya siap mempertanggung jawabkannya secara hukum.

Suharsono menambahkan sebagai Pangdam XVI Pattimura, dirinya meminta raja negeri Porto dan Haria segera memberikan sosialisasi hentikan konflik antar warga Porto dan Haria agar segera berdamai dan menyelesaikan masalah sengketa tapal batas wilayah kedua negeri secara hukum.

Sementara Kapolda Maluku, Syarief Gunawan meminta raja negeri Porto dan Haria bersama stafnya untuk menyampaikan hasil pembahasan perdamaian yang telah dibahas bersama dengan Gubernur Maluku dan Muspida Maluku secara transparan ke warga masyarakat kedua negeri untuk mentaatinya. Dirinya meminta hasil pembahasan tidak diplentir dari tujuan yang sebenarnya. Gunawan juga meminta konflik Porto dan Haria tidak dijadikan sebagai ajang kepentingan kelompok tertentu atau membawa nama agama, nama kelompok dan lainnya. Warga Porto dan Haria diminta memilih berdamai dan menghentikan konflik diantara mereka. DMS

Kejati tidak pernah terima berkas kasus tersangka konflik 11 September 2011

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Efendi Harahap mengakui sejak kasus bentrokan antar warga 11 September 2011 yang lalu di kota Ambon hingga saat ini Kejati Maluku belum menerima berkas kasus perkara pelaku atau yang diduga sebagai provokator terjadinya konflik dari Kepolisian. Menurut Harahap, Kejati siap melakukan proses hukum terhadap siapapun pelaku yang diduga sebagai pelaku bentrokan maupun konflik jika ada penyerahan berkas tersebut dari Kepolisian.

Dia menambahkan kunci penyelesaian konflik antar warga di Maluku yaitu aparat penegak hokum, Polisi dibantu TNI harus bersikap tegas. Tanpa adanya ketegasan di lapangan terhadap pelaku konflik maupun provokator konflik antar warga masih terus terjadi di Maluku.

Harahap menambahkan Undang-Undang Darurat telah mengatur bagi siapa yang memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam, api dan lainnya akan diproses secara hukum karena melanggar hukum. Harahap menambahkan telah beberapa kali berbicara dengan Kapolda Maluku untuk tegas tegakan hukum bagi pelaku konflik maupun bentrokan agar menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku tersebut sehingga tidak terjadi konflik antar warga di Maluku.DMS

Konflik Porto Haria tiga rumah terbakar

Konflik antar warga negeri Porto dan Haria kembali pecah, sedikitnya tiga rumah warga Porto dan satu Pos Brimob terbakar akibat ledakan bom rakitan yang dilempar oleh pelaku yang diduga warga Haria. Pasca ledakan bom tersebut warga kedua negeri yaitu Porto dan Haria kembali tegang sementara ledakan bom terjadi saat Raja kedua negeri bersama staf pemerintah negeri Porto dan Haria sedang mengikuti rapat bersama Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dengan Muspida Maluku yang membahas solusi perdamaian kedua negeri yang berlangsung Jumat pagi di kantor Gubernur Maluku.

Informasi terbakarnya tiga rumah warga porto dan 1 pos Brimob dilaporkan oleh salah satu warga Porto ke staf pemerintah negeri Porto yang sedang mengikuti rapat pembahasan perdamaian. Mendengar kabar tersebut suasana rapat menjadi tegang.

Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu langsung mengeluarkan beberapa amanat Gubernur Maluku kepada pimpinan negeri Porto dan Haria, Muspika Saparua dan Muspida Maluku Tengah. Amanat Gubernur Maluku antara lain hentikan konflik antar warga Porto dan Haria, hentikan kontak senjata antar warga, warga Porto dan Hari diminta secara sukarela menyerahkan senjata berupa senjata api, bom, panah dan lainnya keaparat keamanan yang bertugas di daerah tersebut.

Ralahalu menambahkan sengketa tapal batas negeri dan kepemilikan Air Raja diselesaikan melalui proses hukum yang dimediasi oleh tim mediasi yang telah dibentuk oleh Gubernur Maluku. Hentikan aksi swiping warga oleh siapapun terhadap warga dari kedua negeri dan korban akibat bentrokan Porto dan Haria akan di ganti rugi oleh pemerintah.DMS